JAKARTA (SURYA24.COM)-  Meskipun pemerintah melarang ekspor biji nikel per 1 Januari 2020, namun jutaan biji nikel dari dalam negeri berpindah alias diekspor ke negara China.

Berdasarkan data International Trade Centre (ITC) tercatat, setidaknya 5,3 juta ton biji nikel diekspor ke negeri tirai bambu. Dengan kata lain, terjadi dugaan penyelundupan jutaan ton biji nikel yang diekspor oleh Indonesia ke China.

Hal itu diungkapkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri dalam podcast Bambang Widjoyanto bertajuk “Soal Hilirisasi Nikel, Faisal Basri Bongkar Data Di Sini!” dikutip Senin (14/8).

“Sumbernya dari mana? dari ITC, enggak perlu kita tanya Bea Cukai China, jadi di Internasional Trade Center (ITC) itu ada datanya. Data tahun 2020 masih mengalir biji nikel China, ini yang formal loh, ada di data formalnya 3,993 juta ton, 4 juta ton lah ya, persisnya 3.993.000 ton. Nah 2021 masih ada 839 ribu ton. Tahun 2022, 1.870.000 ton. Kalau dijumlah 5,3juta (ton),” ungkap Faisal Basri seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Faisal mengaku, pihaknya sudah menyerahkan data dugaan penyelundupan jutaan biji nikel yang diekspor China tersebut langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Saya sudah share ke KPK juga, sudah sampaikan setidaknya ke 2 Menteri secara langsung. Tatkala bertemu, saya kasih dokumen kertasnya, fisiknya, supaya diskusinya lancar. Dengan Pak Luhut saya bertemu tahun 2021 November. Saya tunjukkan data selundupannya,” kata Faisal.

Namun begitu, ia menyayangkan Kemenko Marvest justru berkilah atas adanya dugaan penyelundupan jutaan biji nikel ke China. Anak buah Luhut, berkilah bahwa itu bukan penyelundupan, melainkan masa transisi.

“Stafnya deputinya mengatakan belum tentu selundupan boleh jadi ini transisi, kan diumumkan tahun 2020 mungkin ada transisi, waktu diumumkan nikelnya sudah di pelabuhan, gitu-gitu lah. Tapi intinya menyangkal penyelundupan itu,” sesal Faisal.

Padahal, lanjut Faisal, data yang dimilikinya sama dengan data Kemenko Marvest. Yakni dari Internasional Trade Center (ITC) itu ada bahwa tercatat biji nikel telah diekspor Indonesia oleh ke China.

Meskipun ironis, pada Badan Pusat Statistik (BPS) justru tidak ada sama sekali data ekspor biji nikel Indonesia ke China.

“Datanya sama, data saya dengan data kantor Pak Luhut, sama. Sumbernya dari mana? dari ITC. Pakai data BPS? nol datanya. Nah, tapi kan kita bisa lihat juga import China dari Indonesia, dari Bea Cukai China. Nah di situlah keluar (datanya),” pungkasnya. 

Dikendalikan Oligarki, Kekayaan Alam Lari ke Asing

Dibagian lain   Ekonom senior Faisal Basri menyebut oligarki adalah pengendali ekonomi Indonesia saat ini. Dia memberi contoh banyak pengusaha saat ini mendirikan partai politik dan ini membuat kelompok oligarki terlibat dalam dengan pengambilan keputusan.

 “Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi saat ini? Ya pastinya pemimpin tertinggi. Dia punya kuasa untuk menyingkirkan orang-orang yang merusak negeri ini, tapi oleh dia justru dimasukan orang-orang itu ke gerbong kekuasaan,” kata Faisal Basri dalam acara diskusi OTW 2024 bertajuk “Nyawa Demokrasi dan Ekonomi di Tangan Jokowi” yang diselenggarakan lembaga Survei KedaiKOPI, sebagaimana dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/8).

Faisal juga menyoroti kekayaan alam Indonesia yang banyak dinikmati negara China karena sebagian dikelola oleh China.

“Nah kita mau diamkan ini? Kita dapat apa? 90 persen nilai tambah dari kekayaan alam kita lari ke asing. Bahkan bunganya lari ke asing, patennya lari ke asing. Sisanya? paling buat pekerja, itu pun sedikit,” jelasnya.

Dia pun membantah pernyataan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh. Dengan tegas dia menyebut secara nyata pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan terus menerus dan investasi mengalami perlambatan.

 “Padahal pemerintah sudah bolak balik bikin ini itu agar jumlah investasi meningkat, namun hal tersebut tidak terjadi,” tukasnya.

Masih kata Faisal, institusi negara yang tergerogoti oleh kepentingan politik dengan membuat aturan yang dibuat seenaknya dan menguntungkan salah satu pihak.

“Contohnya soal kendaraan listrik. LBP memiliki perusahaan sepeda motor listrik dan lalu terbitlah aturan subsidi kendaraan listrik,” tutupnya. 

PKS: Jokowi Blunder Lagi

Presiden Joko Widodo blunder lagi, setelah membantah pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri, yang mengatakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan China. Bantahan itu, menunjukan Presiden Jokowi tidak mendapat info yang valid.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan, seharusnya dalam menanggapi pernyataan itu Presiden Jokowi bicara berdasarkan data.

"Harusnya menteri terkait membekali data-data yang akurat kepada Presiden Jokowi, sehingga apa yang disampaikan tepat dan akurat. Menurut saya, presiden blunder lagi,"" ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (14/8).

Mulyanto prihatin, berdasarkan jawaban yang disampaikan ternyata presiden tidak dapat membedakan antara pendapatan devisa dari ekspor nikel yang sebesar Rp510 triliun dengan penerimaan negara dari komoditas nikel.

"Ini kan dua hal yang berbeda. Devisa masuk kepada investor, sementara penerimaan negara masuk dari pajak baik pph badan, ppn maupun bea ekspor, dll," jelas Mulyanto.

Mengutip Kantor Berita RMOL.ID, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai, data yang disampaikan Faisal Basri lebih masuk akal dibandingkan dengan pernyataan Jokowi. Sebab industri smelter menikmati tax holiday dan bebas bea ekspor.  Sehingga, kecil nilai penerimaan negara dari pajak sektor ini.

"Selain itu juga soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Presiden menjelaskan, bahwa industri smelter membayar PNBP. Padahal sama sekali tidak," katanya.

"Negara mendapat PNBP dari pertambangan nikel, bukan dari industri smelter. Sehingga tidak ada kontribusi PNBP dari industri smelter," pungkasnya.

Presiden Jokowi merespons tudingan ekonom senior UI Faisal Basri soal hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini justru menguntungkan China.

Menurut Jokowi tuduhan itu tidak benar dan mempertanyakan metode yang digunakan Faisal Basri dalam menyatakan China dan negara lain diuntungkan dari kebijakan hilirisasi itu.***